Ketua KPK Desak Presiden Jokowi Segera Revisi UU Tipikor

Ketua KPK Agus Rahardjo saat diwawancara wartawan. (foto : net)

Beritabalionline.com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mendesak pemerintahan Jokowi agar segera merevisi Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Menurut Agus Rahardjo, desakan untuk merevisi Undang-undang disampaikan lantaran masih banyaknya kepala daerah yang melakukan praktik korupsi.

“Ada hal yang sangat penting, mendesak, dan genting, yang harus segera diwujudkan yaitu perubahan UU Tipikor. Itu menurut saya mendesak, jadi perubahan UU 31 tahun 1999 penting dilakukan,” ujar Agus saat memberikan sambutan paparan hasil review putaran I & II UNCAC di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (27/11/2018).

 

“Jadi kegentingannya penyelenggara negara bisa habis karena ditanggapi. Kita harus segera berubah,” sambungnya.

Agus menilai korupsi di sektor swasta perlu masuk dalam UU Tipikor Indonesia. Selain itu, dia berharap agar masyarakat dapat dilibatkan secara aktif dalam pencegahan dan penindakan korupsi.

“Itu esensinya penting karena selama ini penegak hukum yang bergerak, masyarakat belum bergerak,” kata dia.

Acara ini dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Ketua Komisi III DPR RI, Kahar Muzakir, dan perwakilan dari Kemlu. Kepada Yasonna, Agus meminta untuk melakukan perubahan atas UU Tipikor dalam waktu dekat.

“Menkum HAM mohon dukungannya di waktu sependek ini kita punya UU Tipikor yang baru,” ucapnya.

Mananggapi usulan Ketua KPK tersebut, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly akan mengkaji usulan KPK soal revisi Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU Tipikor. Yasonna menilai perubahan UU Tipikor memang penting sehingga secepatnya perlu dikaji.

“Kita memahami betul, bahwa urgency-nya kan ini, yang pertama tadi disampaikan perampasan aset, ini sangat penting,” ujar Yasonna.

Yasonna memastikan usulan KPK soal delapan rekomendasi hasil review implementasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) akan dipertimbangkan masuk dalam revisi UU Tipikor. Salah satunya soal penindakan di sektor swasta serta pelibatan masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

“Kami dari pemerintah akan siap, tadi sudah kita sampaikan supaya tidak ada dari pihak-pihak yang lain,” kaya Yasonna.

Yasonna menyebut pihaknya secepatnya akan membuat rancangan undang-undang untuk dimasukan dalam Program Legislasi Nasional. Dia pun meminta agar KPK segera menyiapkan draft revisi UU Tipikor.

“Komisi III juga sudah respons, yang perlu sekarang kita buat time table dari KPK dan kita semua,” terangnya. (itn)