Rai Mantra Dinobatkan sebagai Wali Kota Entrepreneur Award 2018

Rai Mantra terima penghargaan Wali Kota Entrepreneur Award 2018 dari Menkop dan UKM, AA Puspayoga. (foto : ist)

Beritabalionline.com – Komitmen Wali Kota Denpasar IB. Rai Dharmawijaya Mantra dalam mengelola pariwisata budaya di Kota Denpasar berbuah manis. Hal ini dibuktikan dengan penghargaan Innovation Network of Asia (INA) yang diraihnya sebagai Wali Kota Entrepreneur Award 2018 kategori Pariwisata dalam ajang INA APEKSI AWARD 2018, Rabu (5/12/2018) malam di Glass House, Ritz Carlton Jakarta Pasific Place, Jakarta.

Penghargaan kali pertama tersebut diselenggarakan Philip Kotler Center for ASEAN Marketing (PK CAM). Penghargaan diberikan kepada kepala daerah yang paling kreatif, inovatif, dan entrepreurial.

Penghargaan tersebut diserahkan Menteri Koperasi dan UKM RI AA. Gede Ngurah Puspayoga didampingi Tri-Founder PK CAM yang sekaligus Chairman MarkPlus Inc, Hermawan Kartajaya dan diterima Wali Kota Denpasar IB. Rai Dharmawijaya Mantra.

Dalam kesempatan itu, Rai Mantra mengatakan, pariwisata menjadi salah satu kunci bagi pengembangan ekonomi kreatif di Kota Denpasar. Hal tersebut telah menjadi visi misi Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya dalam Keseimbangan menuju Keharmonisan.

“Dari visi misi ini bagaimana keberadaan Kota Denpasar sebagai sebuah kota budaya, salah satunya dalam pengelolaan pariwisata kota kreatif, yang nantinya diharapkan dapat memberikan imbas pada tingkat kebahagiaan masyarakat Kota Denpasar.  Disamping itu, kebahagiaan masyarakat lewat pemberdayaan yang nantinya diharapkan masyarakat menjadi kreatif, dan bersama melihat peluang serta memberikan kemanfaatan,” terangnya.

Sementara Founder PK CAM yang sekaligus Chairman MarkPlus Inc, Hermawan Kartajaya menilai Wali Kota Denpasar layak mendapatkan penghargaan tersebut karena dinilai mampu menyelesaikan berbagai permasalahan, diantaranya di bidang investasi, dan menumbuhkan sektor entrepreneur.

Dia mengatakan, terpilihnya Rai Mantra menjadi Wali Kota Entrepreneur Award 2018 berdasarkan penjurian dan melalui proses audiensi langsung dengan Direktur Jenderal Otonomi Daerah dan Klarifikasi tim Direktorat Jenderal Otonomi Daerah terkait ada tidaknya kasus hukum, lama menjabat dan pencapaian minimal status tinggi untuk penilaian kinerja oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (tra)