Kapolda Bali Geram, Surat Rekomendasi Penghentian Sementara Tiga Ormas Tak Ditanggapi Gubernur

Irjen Pol. Petrus Reinhard Golose saat deklarasi Bali anti premanisme di Lapangan Bajra Sandi, Renon, Denpasar. (foto : Agung Widodo/Beritabalionline.com)

Beritabalionline.com – Kapolda Bali Irjen Pol. Petrus Reinhard Golose mengaku geram karena surat rekomendasi penghentian sementara kegiatan tiga Ormas di Bali yang dikirimnya kepada gubernur Bali sejak bulan April 2017 silam hingga saat ini belum mendapat tanggapan.

Terkait hal itu, Kapolda lalu meminta Kabidkum Polda Bali, Kombes Pol. Mochamad Khozin untuk mengecek kembali perkembangan surat rekomendasi tersebut.

“Saya sudah mengecek dan Sekda Provinsi Bali mengatakan bahwa surat rekomendasi dari Kapolda Bali terkait keberadaan ormas di Bali telah diterima dan sudah dibicarakan dengan fungsi terkait. Selanjutnya surat tersebut masih dikoordinasikan dengan Bapak Gubernur Bali,” kata Kabidkum usai rapat koordinasi dengan Sekda Provinsi Bali, Drs. Dewa Made Indra di Gedung Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali, Rabu (9/1/2019).

Perwira melati tiga di pundak ini menjelaskan bahwa surat rekomendasi tersebut sudah lama dikirim, yakni pasca terjadi tindak kekerasan oleh beberapa ormas di Bali. Surat tersebut meminta agar gubernur Bali memberikan Surat Peringatan (SP) kepada ormas bersangkutan.

“Tetapi sampai sekarang tidak ada tindak lanjut dari Pemda, sehingga kemarin kita diperintahkan oleh Kapolda untuk menanyakan perkembangan surat yang kita kirim,” terang Kabidkum Polda Bali.

Mengutip data dari Humas Polda Bali, saat ini ada sebanyak 108 ormas di Bali. Dari jumlah tersebut, tiga ormas yaitu Laskar Bali, Baladika dan Pemuda Bali Bersatu terdata telah melakukan perbuatan pidana, mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

Seperti diketahui, ketegasan dan komitmen Kapolda Bali Irjen Pol. Petrus Reinhard Golose dalam memberantas organized crime di Bali mendapat apresiasi dari berbagai elemen masyarakat.

Langkah tegas Kapolda itu membuat preman berkedok ormas yang kerap melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial langsung tiarap.

“Preman yang melakukan pungli dengan mengatasnamakan ormas kita tangkap satu per satu dan diproses secara hukum. Kini masyarakat Bali merasa aman dan nyaman beraktivitas,” kata Kapolda Bali dalam satu kesempatan. (agw)