Pemerintah Siapkan 10 Wilayah Metropolitan Penopang Ibu Kota Baru

Presiden Jokowi didampingi sejumlah pejabat meninjau salah satu lokasi alternatif pengganti ibu kota RI, di Kabupaten Gunung Mas, Kalteng.(foto: detik.com).

Beritabalionline.com – Realisasi pemindahan ibu kota negara dari Jakarta kian dekat. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemindahan ibu kota baru dilakukan untuk mempermudah rentang kendali pemerintahan.

Pun akan mengurangi kesenjangan pertumbuhan antara Jawa dan luar Jawa. Namun, pemindahan ibu kota bukan satu-satunya solusi. Mantan Menteri Keuangan ini mengungkapkan, pihaknya telah menyiapkan konsep penopang ibu kota baru, yaitu pengembangan 10 wilayah metropolitan.

“Membangun ibu kota baru bukan satu-satunya solusi, ada solusi lain yang sudah dirancang yaitu mengembangkan 10 wilayah metropolitan,” katanya di Jakarta, Kamis (16/5/2019). Bambang menerangkan, dengan dikembangkannya 10 wilayah metropolitan, maka ekosistem perekonomian di luar Jawa yang selama ini hampir tak tersentuh bisa diperkuat. Pasalnya selama ini, Jawa berkontribusi hingga 58 persen terhadap keseluruhan perekonomian Indonesia. Di posisi kedua terdapat Sumatera dengan kontribusi sebesar 21,66 persen.

“Membuat perencanaan kota tidak berdasar wilayah administrasi tapi wilayah metropolitan karena itu realistisnya, percuma ngutak-ngatik jakarta kalau kota-kota sekelilingnya dan konektivitasnya tidak diprioritaskan,” lanjut dia.

Bambang mengatakan, dari 10 itu pengembangan metropolitan tersebut, setidaknya hanya ada 4 daerah di Jawa, sedangkan mayoritasnya akan tersebar di luar pulau Jawa. Untuk wilayan Jawa terdapat Bandung, Semarang, Surabaya dan Jakarta. “Selain itu ada Medan (Binjai, Deli, Serdang, Karo), Palembang, Banjar, Makassar, Manado, Denpasar,” kata dia.

Ke depan, ia berharap wilayah-wilayah metropolitan itu bisa juga bisa memperbaiki elastisitas pertumbuhan PDB per kapita RI yang kini tergolong rendah di Asia. Sebab, setiap 1 persen dari urbanisasi hanya bisa memperbaiki PDB per kapita sebesar 3 persen.

“Kenapa urbanisasi kita belum ngangkat? Karena kita enggak pernah bereskan urbanisasi dengan benar, makanya kita mulai dengan metropolitan karena ini wilayah urban yang signifikan,” jelasnya.

Nantinya kawasan metropolitan akan dikembangkan berbagai strategi pengembangan perekonomian. Pemerintah akan mengkaji letak titik-titik pertumbuhan ekonomi wilayah sehingga bisa mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), kawasan industri maupun kawasan strategis pariwisata nasional.(arz)

Total Page Visits: 4 - Today Page Visits: 1