Geger, Beredar Foto Anak akan Jihad Pemilu pada 22 Mei 2019

TKN dan BPN bertemu KPAI. (foto : Liputan6.com)

Beritabalionline.com – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengundang perwakilan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga pada Jumat (17/5/2019). Ketiga pihak ini menandatangani nota kesepahaman.

Langkah ini diambil usai KPAI mendapati foto seseorang diduga masih usia anak siap jihad pada 22 Mei 2019 untuk merespons pengumuman KPU. Foto itu memperlihatkan seorang anak mengenakan pakaian serba putih. Disertai kalimat:

Tanggal 22 Mei 2019
AKU MENCIUM BAU SYURGA DI Tanggal tersebut, Jika Aku jadi Salah Satu Yg Gugur Dlm Perjuangan di Tanggal 22 Mei 2019 Esok DEMI ALLAH aku rela.
*MAYATKU Akan TERSENYUM karna MATIKU Di Jalan ALLAH Dlm Memperjuangkan KEBENARAN*
*Aku hanyalah rakyat biasa yg akan berangkat membawa selembar baju gamis & sorban putih, sorban lutih berartikan JASAD yg Kembali*

Ketua KPAI Susanto membaca tujuh poin kesepakatan. Pertama, kedua belah pihak sepakat mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dalam proses demokrasi Pemilu 2019.

“Kedua, tidak memprovokasi, melakukan indoktrinasi, hasutan, dan menyebar ujaran kebencian kepada anak untuk melakukan tindakan berbahaya dan melawan hukum,” ucap Susanto di Jakarta, Jumat (17/5/2019), seperti dilansir merdeka.com.

Ketiga, memberikan edukasi tentang demokrasi, yang konstitusional kepada anak. Keempat, mencegah beredarnya narasi-narasi negatif yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Karena anak memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang baik.

“Kelima, bersepakat mencegah terjadinya pelibatan anak pada demonstrasi dan kerumunan, yang membahayakan anak,” terang Susanto.

Keenam, mendorong semua Kementerian/Lembaga daerah untuk bersikap aktif melakukan upaya perlindungan terhadap anak pada proses demokrasi yang berlangsung.

“Terakhir, mengimbau kepada seluruh satuan pendidikan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, keluarga dan orang tua, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan pelibatan anak dalam kegiatan politik,” ujarnya. (itn)