Mantan Dirut Pertamina Divonis 8 Tahun Penjara dan Denda Rp1 Miliar

Karen Agustiawan divonis 8 tahun penjara. (foto : BeritaSatu.com)

Beritabalionline.com – Mantan Direktur Utama PT Pertamina, Karen Agustiawan, divonis delapan tahun penjara dan denda Rp1 miliar atas investasi PT Pertamina di blok Basker Manta Gummy (BMG) di Australia pada 2009. Dari lima hakim yang memimpin sidang Karen, satu hakim menyatakan perbedaan pendapat.

Hakim ad hoc Anwar menyatakan Karen tidak bersalah dan tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

“Terdakwa Karen Agustiawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum baik dakwaan primer ataupun subsider,” ucap Hakim Anwar di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2019).

Dalam dakwaan jaksa, Karen dianggap telah melakukan penyalahgunaan wewenang dalam melakukan investasi, seperti tidak melakukan peninjauan atau due diligence. Selain itu tindakan Karen dianggap menyalahi aturan perusahaan atas keputusannya melakukan investasi, sementara dewan komisaris PT Pertamina tidak menyetujui tindakan tersebut.

Dakwaan itu menurut Hakim Anwar tidak bisa dijadikan alasan sebagai pembuktian Karen bersalah. Dalam posisi tersebut, kata Anwar, Karen beserta jajaran direksi lainnya justru memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan. Apalagi, dari fakta persidangan terungkap bahwa Karen beserta jajaran direksi saat itu yakni Frederick Siahaan sebagai Direktur Keuangan dan Manager Merger dan Akuisisi Direktorat Hulu Pertamina terlebih dahulu meminta izin kepada dewan komisaris atas investasi tersebut.

Namun dewan komisaris tidak setuju atas rencana tersebut. Soal perbedaan pendapat dengan komisaris, menurut Anwar juga tidak bisa dijadikan dasar Karen bersalah.

“Karen bersama dengan jajaran direksi menyetujui investasi, terlebih dahulu meminta izin kepada dewan komisaris tanggal 22 April 2009,” tukasnya.

Sama halnya jika dalam investasi terjadi kerugian. Menurut Anwar untung rugi merupakan hal lumrah di dunia bisnis. Terlebih lagi menurut Anwar belum ada teknologi yang memastikan cadangan minyak di sektor atau blok tertentu.

Sekalipun pihak terkait telah melakukan kehati-hatian dalam melakukan investasi, Anwar menyebut jika terjadi kerugian tidak secara otomatis dianggap melakukan tindakan korupsi dan melawan hukum.

“Meskipun dalam melaksanakan bisnis dilakukan dengan penuh kehati-hatian akan tetapi tetap saja tidak ada kepastian cadangan minyak, kemungkinan besar akan gagal pasti ada,” tandasnya.

Pendapat Hakim Anwar disambut riuh hadirin sidang sembari bersorak dan bertepuk tangan, tanda sepakat atas pendapat itu. Kendati demikian, Karen tetap divonis bersalah.

Usai vonis dibacakan, Karen langsung menyatakan langkah hukum banding begitu pula jaksa penuntut umum. (itn)

Total Page Visits: 5 - Today Page Visits: 1