Praperadilkan Kejari, Legal Standing Pemohon Dipertanyakan

Ali Sadikin.

Beritabalionline.com – Langkah Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) terhadap kasus dugaan korupsi di Yayasan Al-Ma’ruf, 8 Januari 2019 lalu justru membuat pihak Yayasan Al-Ma’ruf berang.

Melalui kuasa hukumnya, pihak Yayasan mengajukan upaya hukum praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Denpasar atas terbitnya SKP2 tersebut, Jumat (9/8/2019) lalu. Bahkan menurut infomasi, sidang praperadilan yang dipimpin hakim tunggal, Heryanti akan digelar, Senin 19 Agustus 2019 mendatang.

Namun upaya praperadilan yang ditempuh oleh pihak Yayasan ditanggapi enteng oleh Ali Sadikin, salah satu kuasa hukum dari Muhammad Saifudin dan Muftah Aulawi (keduanya adalah tersangka dalam kasus ini).

Menurut Ali Sadikin, pihak Yayasan pada intinya tidak mempermasalahkan kasus ini dihentikan penuntutannya atau SKP2. Lalu kenapa pihak yayasan mempraperadilankan Kejari Denpasar? .”Makanya yang menjadi pertanyaan saya, ini pihak yayasan yang mana?” kata Ali Sadikin yang ditemui di Denpasar, Senin (12/8/2019).

Selain itu, Ali Sadikin juga mempertanyakan soal legal standing (kedudukan hukum)  dari pihak pemohon praperadilan. Karena menurut Ali Sadikin, jika memang kasus ini dipraperadilan karena adanya SKP2, seharusnya yang jadi pemohon adalah pihak Kepolisian atau pihak yang menemukan adanya peyelewengan.

Namun demikian Ali Sadikin mengaku tetap menghormati langkah hukum atau upaya hukum praperadilan yang menurut pemberitaan ditempuh oleh pihak yayasan. “Setiap upaya hukum harus tetap dihargai, jadi kita lihat saja hasilnya nanti,” ujar Ali Sadikin.

Seperti diberitakan sebelumnya, Amir Yanto saat menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bali mengatakan bila kasus yang sebelumnya sudah menetapkan tiga orang tersangka, yaitu, H. Muhamad Saifudin, Supeni Mayang Sari alias bu Jero dan H. Miftah Aulawi dihentikan penuntutanya yang salah satu alasanya karena ada pengembalian kerugian negara.

Kenapa kasus ini dihentikan ketika pihak Kejaksaan sudah menyatakan berkas lengkap dan sudah dilakukan pelimpahan tahap II oleh penyidik? Saat itu Amir Yanto menjawab, setelah dinyatakan lengkap dan dilakukan pelimpahan oleh penyidik Krimsus Polresta Denpasar, jaksa kembali melakukan penelitan terhadap berkas perkara.

Nah, dalam pemeriksaan itu diakuinya bahwa perjalanan ziarah ke wali songo memang tidak pernah ada. Namun dana itu oleh pihak yayasan digunakan untuk kegiatan lain yang lebih bermanfaat dari pada jalan-jalan.

“Memang dana itu digunakan tidak sesuai dengan peruntukanya, tapi dana itu untuk kegiatan lain yang ternyata lebih bermanfaat dibading untuk jalan-jalan,” tegasnya. Jadi, apa kasus ini dihentikan? Dengan tegas Amir Yanto menjawab iya. (sar)