Ketum FKUB: Fenomena Gigolo Indikasikan Masyarakat Alami Dekadensi Moral

Ketua Umum FKUB Indonesia, Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet. (foto : Agung W/Beritabalionline.com)

Beritabalionline.com – Pria penghibur wanita, atau yang lebih familiar disebut dengan gigolo kembali menjadi buah bibir, pascaperistiwa pembunuhan seorang sales promotion girl (SPG) bernama Ni Putu Yuniawati (39).

Peristiwa naas itu terjadi di kamar nomor 8 Penginapan Teduh Ayu 2, Jalan Keboiwa Utara, Desa Padangsambian Kaja, Denpasar Utara pada Senin (5/8/2019). Pelaku pembunuhan keji itu adalah pria bernama Gus Tu yang mengaku berprofesi sebagai gigolo.

Menanggapi kejadian tersebut, seorang tokoh agama dan tokoh masyarakat Bali, Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet yang diminta komentarnya, kepada beritabalionline.com, di Denpasar, Selasa (13/8/2019) menyatakan sangat menyesalkan peristiwa tersebut. Menurutnya, hal ini mengindikasikan telah terjadi degradasi moral di masyarakat.

“Fenomena ini tak lepas dari perkembangan zaman, di mana masyarakat mengalami degradasi moral. Dulu orang Bali tidak mengenal istilah prostitusi, apalagi yang namanya gigolo. Tentu saya sangat sedih dan prihatin dengan kejadian ini,” ujarnya.

Menurutnya, era globalisasi telah mendorong masyarakat memilih hidup pragmatis, ingin mendapat sesuatu dengan cara instan tanpa mau bekerja keras.

“Kondisi ini diakibatkan demoralisasi, yakni terjadi penurunan moral bangsa akibat arus globalisasi yang semakin tidak terkontrol sehingga mengakibatkan masyarakat memilih jalan pintas,” tandasnya.

Selanjutnya Putra Sukahet yang belum lama dikukuhkan sebagai Bendesa Agung Provinsi Bali melalui Pesamuan Agung Desa Adat se-Bali di Wantilan Pura Samuan Tiga, Gianyar, meminta agar pemerintah serta instansi terkait melakukan upaya antisipatif agar masyarakat Bali memahami adat dan budayanya, sehingga tidak terjerumus dan terlena dengan perkembangan zaman.

“Untuk mengembalikan kehidupan masyarakat Bali seperti dulu sulit, tapi setidaknya ada upaya untuk mengurangi degradasi moral masyarakat. Saya tidak menyalahkan siapapun, karena ini juga tanggungjawab kita semua,” kata dia.

Dikemukakan, sebagai daerah pariwisata, Bali memiliki banyak peluang bagi masyarakat siapapun yang ingin bekerja dengan sungguh-sungguh. Ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak malu-malu mengambil setiap pekerjaan, asal itu baik dan tidak melanggar hukum serta norma-norma kemasyarakatan dan agama.

“Tidak usah terlibat prostitusi, tidak usah menjadi gigolo dan sebagainya, dan tidak usah berjualan narkoba. Jangan jadi priyayi, ambil semua pekerjaan asal itu baik. Kepada para orangtua, awasi anak-anaknya agar tidak terjerumus dengan hal-hal negatif,” pesannya.

Putra Sukahet yang juga Ketua Umum Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Indonesia, berharap kejadian ini tidak terulang lagi di masa datang.

Untuk diketahui, sebelumnya profesi pramu nikmat yang dilakukan gigolo juga pernah disorot publik Pulau Dewata lantaran beredarnya film dokumenter di Youtube yang mengisahkan para gigolo yang menawarkan jasa di Pantai Kuta. Saat itu publik Bali pun langsung bereaksi dan dibuat meradang.

Cuplikan film berdurasi tak kurang dari 2 menit soal ‘Cowboys in Paradise’ menggambarkan kehidupan dan aktivitas pemuda petualang cinta di Pulau Dewata, khususnya Pantai Kuta. Sosok para pemuda berbadan atletis dan berkulit gelap ditampilkan dalam cuplikan film tersebut sedang bermesraan dengan turis wanita. Bahasa asing mereka, terutama Inggris, lumayan lancar.

Akibat beredarnya film dokumenter ini, Satgas Pantai Kuta kemudian melakukan razia terhadap para pria berbadan kekar yang berkeliaran di Pantai Kuta. Hasilnya, puluhan pria berbadan kekar tanpa identitas. Usai razia ini, Pantai Kuta sepi oleh para pemuda kekar.

Ketika itu berbagai reaksi atas praktek para gigolo di Pantai Kuta muncul. Meski tidak dibantah keberadaannya, para gigolo itu disebut-sebut bukan berasal dari Pulau Dewata.

Namun demikian, bagaimana pun fenomena gigolo yang terjadi di Bali adalah realita. Boleh saja publik marah atas beredarnya film yang dianggap mencemarkan Bali. Tindakan tegas pemegang kebijakan pun dinantikan agar citra Bali sebagai Pulau Dewata tidak ternodai oleh praktek haram tersebut. (agw)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *