Penataan Parkir dan ‘Margi Agung’ Kawasan Suci Pura Besakih akan Dimulai pada 2020

Pura Besakih.

Beritabalionline.com –  Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan proyek penataan parkir dan ‘Margi Agung’ akan mengawali rangkaian tahapan program Perlindungan Kawasan Suci Pura Besakih, Kabupaten Karangasem, yang pembangunan dimulai pada 2020.

“Untuk penataan palemahan (lingkungan) di Besakih ini, sudah sangat mendesak karena sudah sangat krodit, kotor, semrawut, mengganggu kesucian dan keagungan Besakih,” kata Koster saat menggelar acara Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Infrastruktur Kawasan Suci Besakih, di Wantilan Pura Besakih, Amlapura, Karangasem, Kamis.

Dia mengemukakan, proyek penataan ‘palemahan’ yang meliputi pembangunan parkir empat lantai dan Margi Agung dengan penataan jaringan jalan, ruang pejalan kaki, dan kios-kios pedagang akan dimulai pada 2020 dan ditargetkan rampung pada 2022.

“Astungkara sharing dari APBN dan APBD Bali,” ucapnya pada acara yang dihadiri warga pemilik lahan yang akan terdampak proyek penataan Besakih tersebut. Setelah proyek penataan palemahan selesai, barulah nanti akan dilanjutkan dengan penataan bagian parahyangan (tempat suci).

“Besakih itu hulunya spiritual Bali. Kita telah mewarisi karya adiluhung milik leluhur. Leluhur telah menempatkan pura dengan tatanan yang luar biasa. Kalau diberikan warisan, tetapi kita tidak bisa menjaga, kita dosa besar,” ujar Koster.

Parkir empat lantai yang dibuat menyesuaikan dengan kontur tanah di kawasan Besakih itu, lanjut Koster, semua biaya pembangunannya didanai APBN. Nantinya tempat parkir ini mampu menampung 2.045 mobil dan 4.470 sepeda motor.

Sedangkan untuk penataan Margi Agung dan pembebasan lahan warga di kawasan Bencingah dan Manik Mas, Besakih yang selama ini sudah dimanfaatkan membuka 471 kios dagang, akan didanai melalui APBD. Setelah ditata, warga pemilik kios selain mendapatkan pengganti biaya lahan dari Pemprov Bali juga dibuatkan kios baru yang lebih bagus dengan kapasitas 501 kios, lengkap dengan meja, kursi, dan rak dagangnya.

Untuk penataan parkir dan Margi Agung dibutuhkan lahan seluas 4,1 hektare di kawasan Bencingah, dan 5,2 hektare di Manik Mas. Tetapi tidak semuanya lahan milik masyarakat, di sana ada lahan milik Pemprov Bali dan desa adat. Yang dibebaskan itu hanya lahan milik warga, seperti halnya di kawasan Manik Mas, dari 5,2 hektare lahan yang diperlukan, ada dua 2 hektare lebih miliki pemerintah provinsi, sisanya 3 hektare yang milik warga.

“Kami sengaja mengundang masyarakat yang memiliki lahan untuk diajak berdiskusi terkait rencana ini. Secara umum setuju semua, hanya beberapa orang yang menyatakan setuju dengan catatan tetapi sesuai maunya dia,” ucapnya. (itn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *