Menteri Erick Thohir akan ‘Tenggelamkan’ Koruptor di BUMN

Menteri BUMN, Erick Thohir.

Beritabalionline.com – Tak lama setelah dilantik jadi Menteri BUMN, Erick Thohir melakukan sejumlah gebrakan. Mulai dari mengganti sejumlah direksi BUMN, hingga menunjuk Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Komisaris Pertamina.

Mantan Wakil Kepala Rumah Aspirasi TKN Jokowi-Amin, Michael Umbas mengatakan, Erick sangat menunjukkan keseriusannya membenahi karut marut di BUMN. Fakta yang bisa dilihat, Erick memasukkan Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina.

“Selain itu, ada nama mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra Hamzah yang ditunjuk menjadi Komisaris Utama Bank Tabungan Negara (BTN),” kata Umbas kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (27/11/2019).

Dia yakin, banyak para tokoh integritas lainnya yang akan dibawa Erick untuk membenahi BUMN. Dia bahkan mengibaratkan Erick seperti mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti.

“Jadi, boleh dibilang Erick Thohir ini kayak Bu Susi. Kalau Bu Susi menenggelamkan kapal, sedangkan misinya Erick Thohir ‘menenggelamkan’ koruptor di BUMN,” jelas Umbas.

Karena, kata dia, sejumlah BUMN yang core-nya pelayanan publik, mendapat kekhususan memonopoli bisnis seperti PLN. Maka otomatis harus bersih, apalagi banyak petinggi BUMN terjerat korupsi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi), lanjut Umbas, menggunakan Erick Thohir yang tidak mempunyai vested interest atau kepentingan-kepentingan yang tertanam kuat dan dapat menghambat perubahan. Tujuannya tentu untuk membenahi BUMN yang memiliki aset sekitar Rp 8.100 Triliun.

“Langkah Erick Thohir membersihkan BUMN, pastinya akan berdampak pada akuntabilitas dan iklim bisnis BUMN yang semakin baik dan transparan,” tambah Umbas lagi.

Kalau dulu Key Performance Indicators (KPI) atau Indikator Kinerja Utama manajemen BUMN lebih kepada kemampuan menghasilkan laba untuk dividen dan pajak ke negara, kata Umbas.

“Sekarang di era Menteri BUMN, Erick Thohir, variabel utamanya soal Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik. Tidak boleh ada korupsi dan memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok,” tutup dia. (itn)