DPRD Karangasem Sebut Mutasi Paling Amburadul

Rapat gabungan dewan bersama Baperjakat di Gedung DPRD.(foto: ist)

Beritabalionline.com – Mutasi 7 Januari 2020 dinilai amburadul dan terburu-buru serta tidak profesional. Seperti pelaksanannya sampai tengah malam serta jumlah SK yang keluar tidak sesuai. Awalnya sebanyak 64 ASN diundang, namun SK yang baru keluar pada hari berikutnya berjumlah 79 ASN. Parahnya lagi, peserta yang sudah tertera di undangan, tidak jadi di mutasi hingga menuai banyak pertanyaan.

Hal itu terungkap saat rapat gabungan dewan bersama Baperjakat di Gedung DPRD Selasa (14/1/2020) yang dipimpin Ketua DPRD Karangasem, I Gede Dana. Sejumlah anggota Dewan menghujani Kepala BKPSDM dengan segudang pertanyaan terkait dengan mutasi tersebut.

Pada kesempatan itu, Pj. Sekda I Gede Darmawan menjelaskan jika Baperjakat hanya memberikan pertimbangan jabatan dan kepangkatan pada mutasi itu. “Setelah itu kami naikkan ke pimpinan. Artinua, itu adalah kewenangan pemimpin,” ujarnya.

Sementara pertanyaan yang paling menohok ditujukan I Made Wirta kepada Kepala BPKSDM I Gusti Rinceg. “Logikanya jumlah undangan dengan SK yang turun seharusnya sama, ada juga yang mendapatkan undangan, tapi dia tidak muncul di SK. Dua poin ini sudah sarat dengan pelanggaran dan mutasi ini merupakan mutasi yang paling amburadul,” kata Made Wirta.

Selain itu pihaknya juga menayangkan undangan yang dilayangkan tengah malam lewat pesan WA karena mutasi seperti ini menurutnya sakral.
“Rapat ini tujuannya untuk meluruskan agar kedepan tidak terulang kembali,” tegasnya. Pihaknya juga mempertanyakan ada atau tidaknya pelanggaran dalam mutasi tersebut.

Wirta juga meminta data, apakah ada ASN yang terkena mutasi dimasa jabatannya yang kurang dari 2 tahun karena dalam aturan ASN bisa dimutasi minimal menjabat selama dua tahun dan maksimal 5 tahun. Wirta juga menambahkan jika mutasi dilaksanakan tengah malam ini berdampak negatif pada psikis calon ASN yang akan dimutasi.

Sementara I Gusti Gede Rinceg, Kepala BPKSDM menjelaskan, ada 9 pejabat ASN yang kosong karena pensiun maupun karena promosi DPT karena jabatan. Tingkat eselon 3b yang kosong karena didorong, disamping karena deadline surat Bawaslu,” jelasnya.

Pihaknya mengatakan ini karena waktunya begitu mendesak. “Kami juga melakukan rapat-rapat melalui badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan pada tanggal (7/1) jam 10 malam, barulah proses mutasi dilakukan, tentu karena ini menindak lanjuti aturan pemerintah” jelasnya.

Soal undangan, Gusti Rinceg mengakui bahwa memang benar undangan disampaikan lewat via WA. “Saat itu karena Baperjakat masih berproses, yang pasti undangan lampiran sebanyak 64. Selanjutnya sambil undangan jalan melalui grup wa, kembali berproses untuk membahas untuk temen-temen yang tidak bisa diundang lewat grup wa, maka kami hubungi lewat telepon,” terangnya.

Terkait dengan jumlah SK yang turun, ia juga membenarkan bahwa dari 64 berkembang menjadi 79 karena saat itu Baperjakat masih berproses. Saat pelantikan ada beberapa yang batal dilantik seperti Camat Sidemen dan Camat Rendang.

Sementara soal aturan tersebut, dalam hal rotasi horizontal atau mutasi itu tidak kena dengan aturan minimal dua tahun, dengan adanya Perka 5 tahun 2019, pindah jabatan diikat dengan masa waktu paling cepat 2 tahun dan paling lama 5 tahun.

“Dengan keluarnya Perka ini dipastikan 2 tahun mengikat tidak boleh didorong kecuali telah memenuhi ketentuan yang diamanatkan dalam perka. Inilah dasar kami untuk melakukan mutasi,” jelasnya

Nah untuk persoalan apakah ada yang yang dilanggar, tentunya pihaknya dari BKPSDM tentunya menghindari sekecil mungkin untuk melanggar, tetapi karena mutasi ini kita sampaikan ke BKN. “Nanti apabila BKN menemukan pelanggaran tentu akan dievaluasi,” tambahnya.

Sementara, anggota Dewan lainnya, I Wayan Parka memberikan saran terkait proses mutasi, Ia mengatakan, ini memang wajar karena untuk meningkatkan kinerja, “Saya sepakat, saya medorong demi kebaikan kinerja pemerintah. Tapi ada saran yang perlu saya sampaikan pertama kalau memang ketentuannya ada, secara profesional silakan dilaksanakan kalau memang tidak dibidangnya jangan dipaksa malah menjadi beban bagi mereka yang menjabat!,” sarannya.

Pihaknya mengharapkan keprofesionalan peletakan jabatan seseorang yang pada tempat dan tepat. Bukan berdasarkan rasa suka atau tidak suka. “Ini merupakan hak preogratif bupati, kalau memang ada celah hukum alangkah bagusnya kami diajak koordinasi. Harapan saya mutasi berikutnya berjalan lebih baik sehingga semua merasa senang dan gembira menjalankan tugasnya,” harapnya.

Sementara I Nengah Sumardi juga mengatakan, pengalaman ini hampir setiap tahun terjadi. ”Dulu ketika saya menjabat juga sering. Jangan sekedar dicatat setelah berakhir. Agenda mutasi ini tidak ada reaksinya. Ini hanya sekedar catatan. Kami ingin berikan saran yang betul betul untuk dipakai bersama,” Ujarnya.

“Kami juga mendapatkan pelayanan dari situ. Kalau ini dilakukan sesuai secara benar dan utuh, jangan memakai aturan setengah-setengah. Karena dibawah banyak informasi miring apakah ini benar atau tidak, suka atau tidak, ini kan tergantung personal orangnya,” ujarnya.

Sementara Gede Dana mengharapkan agar kedepannya tidak ada unsur suka tidak suka dan agar kedepannya tidak ada riak-riak. “Masalah mutasi, tadi banyak saran-saran masukan-masukan dan aturan yang diberlakukan BKN. Setiap ada mutasi, siapapun bupati nya pasti melakukan mutasi, kebiasaan kami di DPR setiap ada mutasi pasti ada riak-riak sedikit,” pungkasnya. (huk)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *