Komisi III DPRD Minta Dinas Pendidikan Klungkung Sosialisasi Skema Baru Dana BOS

Ketua Komisi III DPRD Klungkung Wayan Mardana.(foto: ist)

Beritabalionline.com – Adanya Perubahan skema penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mulai awal tahun ini, mendapat sorotan Ketua Komisi III DPRD Klungkung Wayan Mardana. Kedepan ia pun meminta Dinas Pendidikan dan jajarannya untuk segera sosialisasi ke setiap sekolah terkait perubahan skema ini.

Di antaranya, dana BOS langsung ditransfer dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening sekolah tanpa harus lagi melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) seperti pada 2019.

Menurut Ketua Komisi III DPRD Klungkung Wayan Mardana, penyalurannya disederhanakan menjadi tiga tahap, tahap I 30 persen, tahap II 40 persen dan tahap III 30 persen. Sebelumnya pola penyaluran dibagi  empat tahap.

Dana BOS bisa digunakan untuk pembayaran guru honorer yang memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) maksimal 50 persen bukan untuk membiayai guru honorer baru. Sebelumnya, pembayaran maksimal hanya 15 persen di sekolah negeri, dan 30 persen di sekolah swasta.

Selain itu BOS kini tidak mengenal alokasi maksimal maupun minimal pemakaian untuk buku maupun pembelian alat multimedia. Sebelumnya, pembelian buku dibatasi sebesar 20 persen, dan pembelian alat multimedia ditentukan kualitas dan kuantitas

Wayan Mardana menegaskan Dinas Pendidikan (Disdik) Klungkung agar segera sosialisasi perubahan ini ke setiap sekolah-sekolah. “Disdik agar dari awal mensosialisasikan kebijakan Pemerintah Pusat ini kepada sekolah,” ujarnya.

Politisi Partai Golkar asal dapil Kecamatan Dawan ini juga meminta agar semua pihak terutama Dinas Pendidikan dan pengawas sekolah di semua jenjang, ikut bersama-sama mengawal penyaluran dan pemanfaatan dana BOS sesuai juklak juknis agar tepat sasaran.

Sehingga dengan skema baru tersebut, penyaluran dana BOS yang langsung ke sekolah. Maka pihaknya di daerah akan turut mengkawal kebijakan itu, agar dalam pengelolaannya kepala sekolah (kepsek) aman dari persoalan hukum dan siswa bisa belajar dengan nyaman. “Disdik dan pengawas sekolah dan pihak terkait agar ikut bersama-sama mengawal penyaluran dan pemanfaatan dana BOS ini sesuai peraturan,” ucapnya. (knk)