Terkait Bantuan Kepada Media Terdampak COVID-19, SMSI Bali Ingatkan Pemerintah

Ketua SMSI Provinsi Bali, Emanuel “Edo” Dewata Oja.

Beritabalionline.com – Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Bali, Emanuel Dewata Oja mengingatkan Pemerintah Provinsi Bali untuk tidak melakukan kesalahan dalam memilih Media yang diberikan donasi atau bantuan terkait program bantuan operasional kepada media yang terdampak pandemi Covid-19.

“Pemerintah harus menyeleksi ketat media mana saja yang layak dan tidak layak mendapat bantuan. Kita sangat berterimakasih kepada Pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Bali yang telah memberikan perhatian kepada media, khususnya media online terkait pembiayaan operasional selama pandemi Covid-19,” tandasnya di Denpasar, Sabtu (24/5/2020).

Bantuan kepada media, baik media elektronik, cetak dan online, yang mengalami kesulitan pembiayaan operasional selama pandemi Covid-19 dilakukan di seluruh Indonesia. Daerah lain pun melakukan hal yang sama. Hanya saja, bantuan yang diberikan harus tepat sasaran dan mengacu pada ketentuan yang dikeluarkan oleh Dewan Pers.

Emanuel Dewata Oja yang akrab disapa Edo ini dalam siaran persnya menjelaskan, saat ini di Bali terdapat sekitar 300 lebih media online. Tetapi berdasarkan data yang dimiliki SMSI, hanya sedikit media online yang benar-benar memenuhi persyaratan sebagaiamana ketentuan Dewan Pers.

Untuk itu ia mengingatkan Pemerintah Provinsi Bali melakukan seleksi terhadap media online yang mana saja yang selayaknya mendapat bantuan. Dikatakan, syarat standar sebuah media online yang ditetapkan oleh Dewan Pers adalah memiliki Badan Hukum, dan Pemimpin Redaksinya harus wartawan bersertifikasi Wartawan Utama.

“Media online yang mendapat bantuan harus memenuhi syarat standar seperti itu. Diseleksi betul. Untuk menyeleksinya, Pemprov Bali dapat bekerja sama dengan organisasi media online seperti SMSI. Karena masing-masing organisasi media online pasti sudah punya catatan tentang media-media online mana saja yang sudah memenuhi syarat sesuai ketentuan Dewan Pers,’ ujar Edo.

Lebih lanjut dikatakan, Badan Hukum media online yang diakui Dewan Pers hanya tiga, yaitu Perseroan Terbatas (PT), Yayasan dan Koperasi.

“Tahun 2018 lalu, Dewan Pers sudah melakukan verifikasi administrasi terhadap media online anggota SMSI Provinsi Bali. Waktu itu ada 18 Media online anggota SMSI Bali, telah melengkapi syarat administrasi. Berkas administrasi Badan Hukum tersebut telah kami serahkan kepada Dewan Pers yang waktu itu melakukan verifikasi terhadap keanggotaan SMSI Provinsi Bali,” bebernya.

Ditambahkan, “Saya kira data itu bisa digunakan sebagai bahan rujukan Pemprov Bali dalam menyeleksi media online mana saja yang layak mendapat bantuan. Ini khusus untuk media online anggota SMSI Provinsi Bali ya. Saya tidak tau bagaimana organisasi media online yang lain di Bali”.

Yang jelas SMSI Bali akan memantau terus pemberian bantuan kepada Media Online yang ada di Bali dan akan diteruskan kepada SMSI Pusat di Jakarta. Pihaknya juga akan ingatkan Pemprov Bali untuk memastikan apakah sudah melakukan hal yang benar sesuai ketentuan Dewan Pers atau tidak,  pungkas Edo. (rls)

Tinggalkan Balasan