Penyeberangan Sanur-Nusa Penida Abaikan Protokol Kesehatan, Warga Pendatang dan WNA Lolos Tanpa Pemeriksaan

Penumpang boat dari Sanur ke Nusa Penida tidak dibatasi jumlah kapasitas tempat duduk dan penerapan jaga jarak fisik. (FOTO : SAS)

Beritabalionline.com – Dalam upaya menuju Era Normal Baru, Pemerintah Provinsi Bali berencana membuka sektor pariwisata mulai 5 Juli 2020. Terkait hal itu, berbagai langkah persiapan era normal baru pun dilakukan, termasuk sertifikasi pariwisata yang di dalamnya mencakup penerapan standar protokol kesehatan guna memutus mata rantai penyebaran virus Corona atau Covid-19.

Namun langkah Pemprov Bali itu rupanya tidak semudah yang diwacanakan, karena terbukti saat ini masih banyak masyarakat dan pengelola bisnis pariwisata yang mengabaikan aturan tentang protokol kesehatan sebagaimana yang dianjurkan pemerintah.

Hal ini terlihat dari pantauan beritabalionline.com terhadap jasa transportasi penyeberangan dari Sanur (Kota Denpasar) ke Nusa Penida (Kabupaten Klungkung) pada Sabtu (4/7/2020). Dimana salah satu kapal motor cepat (speed boat) yang melayani penyeberangan Sanur (Denpasar)-Toyapakeh (Nusa Penida), mengabaikan aturan social distancing dan physical distancing. Pasalnya, pihak pengelola jasa transportasi boat tidak membatasi jumlah kapasitas tempat duduk dan penerapan jaga jarak fisik.

Selain itu, para penumpang juga tidak diwajibkan rapid test, tidak dibekali surat keterangan sehat, serta tidak dilengkapi surat tugas). Petugas di loket boat hanya minta penumpang menunjukkan KTP dan menanyakan Wartujuan mereka ke Nusa Penida.

Kondisi ini tidak saja terjadi pada penumpang warga lokal, tetapi juga bagi penduduk pendatang dari luar daerah, bahkan warga negara asing (WNA) yang berkunjung ke Nusa Penida.

Hal ini tentu saja bertolak belakang dengan kebijakan Bupati Klungkung, Nyoman Suwirta yang memperketat atau tidak memberi kelonggaran/toleransi bagi mereka yang tidak memenuhi ketentuan untuk menyeberang ke Nusa Penida saat diberlakukan era normal baru.

Menanggapi hal ini, Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Denpasar, I Dewa Gede Rai yang juga Kabag Humas Pemkot Denpasar saat dikonfirmasi mengatakan sangat menyayangkan kondisi yang terjadi di lapangan tersebut.

“Harusnya tidak selonggar itu, karerna kami dari Pemkot sudah berkoordinasi dengan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang ada di Sanur, khususnya Gugus Tugas pemantau penyeberangan khusus masalah transportasi laut yang ada di Pantai Sanur.Terimakasih atas masukan yang baik ini, nanti kami akan coba berkoordinasi lagi dengan petugas terkait di lapangan,” ujar pria asal Klungkung ini.

Pernyataan bernada menyesalkan juga disampaikan Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali, Made Rentin yang juga Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali.

“Harusnya masyarakat dan pengelola jasa transportasi laut di mana saja, termasuk di Pantai Sanur wajib mematuhi protokol kesehatan sebagaimana dianjurkan pemerintah dalam upaya mencegah dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” tandasnya.

“Niki (ini aturan standar protokol kesehatan) mestinya wajib ditegakkan,” tegas Rentin yang dikenal sosok birokrat pekerja keras dan sangat dekat dengan para awak media. (tra)